Menilai Dokumen Amdal

4 Desember 2008

Dosen pembicara: Drs. Herri Y. Hadikusumah, M.Si

1.       Kelebihan Environmental Impact Assessment (EIA) dibanding Amdal

·         Antisipatif

·         Komprehensif: mencakup segala aspek permasalahan

·         Integratif: konsep pemecahan masalah berdasarkan seluruh permasalahan

·         Partisipatif: mencakup komponen-komponen yang berkepentingan

2.       Ketidakefektifan Amdal

·         Formalitas perizinan

·         Keterbatasan dan kekakuan dalam menerapkan metodologi

·         Conflict of interest antara pemrakarsa – penyusun dan penilai

·         Hubungan/wewenang pusat daerah

·         Lemahnya tindak lanjut implementasi RKL/RPL

·         Keterbatasan wawasan dan kemampuan SDM pelaksana Amdal

·         Sifat Amdal yang menunggu

3.       Landasan hukum penilaian dokumen Amdal

·         Aspek komisi penilai

a.       PP No. 27 tahun 1999 tentang Amdal khususnya pasal 8 – 13 tentang komisi penilai Amdal dan pasal 14 – 23 tentang tatalaksana

b.      Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 40 tahun 2000 tentang pedoman tata kerja komisi penilai Amdal

c.       Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2008 tentang tata kerja komisi penilai Amdal

d.      Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 41 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan komisi penilai Amdal Kabupaten/Kota

e.      Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 tahun 2008

Teknik Penilaian Dokumen Amdal

1.       Mutu penilaian dokumen Amdal dipengaruhi oleh 4 faktor:

a.       Kompetensi teknis anggota komisi penilai

b.      Integritas anggota komisi penilai

c.       Tersedianya panduan penilai

d.      Akuntabilitas dalam proses penilaian

2.       Prinsip pengujian

a.       Praktis

b.      Logis dan praktis

c.       Akuntabel

3.       Persyaratan pengguna

a.       Penilai memahami/menguasai konsep-konsep penting dalam menyususn Amdal

b.      Penilai memahami maksud yang terkandung di dalam setiap kriteria penilaian

c.       Proses penilaian dilakukan secara berjenjang

d.      Setiap hasil penilaian harus terarsip dengan baik

4.       Kriteria dan teknik penilaian

a.       Uji administrasi: perizinan (kerangka acuan, Andal/RKL/RPL), dokumen (peta, alamat pemrakarsa, pemrakarsa, CV anggota)

b.      Uji fase kegiatan: pasca konstruksi, konstruksi, pra konstruksi, operasional

c.       Uji mutu: aspek konsistensi, aspek keharusan, aspek relevansi, aspek kedalaman

Runutan Studi Amdal

 

Pelingkupan dalam Studi Amdal

27 November 2008

Dosen pembicara: Drs. Herri Y. Hadikusumah, M.Si

Pelingkupan dalam studi Amdal berarti membatasi penelitian Amdal agar terfokus pada hal penting yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Cakupan: bidang (komponen lingkungan), ruang, dan waktu.

1.       Pelingkupan Bidang

a.       Identifikasi hal penting: bidang atau hal yang perlu diperhatikan karena dinilai penting oleh pihak pemrakarsa, pemerintah, masyarakat, dan kepentingan ilmiah.

Metoda:

·         Telaah uraian kegiatan dan kondisi lapangan

·         Kajian literatur (ilmiah, pidato presiden, menteri, gubernur, dst), propeda (program pembangunan daerah), berita dari media massa, informasi kelompok profesi dan LSM, dsb

·         Wawancara

·         Partisipasi observasi

·         Lokakarya

·         Simulasi

·         Metoda delphi

·         Dll

b.      Identifikasi dampak potensial: mengetahui komponen (aspek) lingkungan atau proses penting yang terkait dampak potensial

Metoda:

·         Daftar uji sederhana: berisi daftar komponen/aspek lingkungan yang perlu diperhatikan, contoh: flora (keanekaragaman, populasi, endemisitas), tanah (erodibilitas, permeabilitas, kesuburan)

·         Daftar uji kuesioner: berisi pertanyaan tentang pengaruh, akibat atau interaksi antara kegiatan dengan komponen/aspek lingkungan

·         Matrik: memperlihatkan interaksi antara komponen kegiatan (penyebab dampak) dengan komponen lingkungan (terkena dampak)

·         Bagan alir: memperlihatkan sebab akibat/efek dan runutan dampak

2.       Pelingkupan Ruang/Wilayah Studi

Menentukan cakupan wilayah yang perlu dikaji/ditentukan.